Siapa Yang Jadi Ancaman Bagi Pj. Bupati Garut??

Berita Terbaru573 Dilihat
banner 468x60

DINAMIKA – Pernyataan Pj. Bupati Kabupaten Garut H. Barnas Adjidin dalam apel pagi yang berlangsung di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Jalan Pembangunan, Garut, Jawa Barat, Senin (29/01/2024) menuai tanggapan beragam.

Dalam pernyataannya, PJ. Bupati Garut menyebutkan dirinya datang ke Kabupaten Garut banyak ancaman, banyak LSM, dan dirinya merasa tidak takut akan hal itu.

banner 336x280

Salah satu tanggapan datang dari Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Budi Juanda.

Budi yang ditemui di Sekitaran Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Garut, Jawa Barat, mengungkapkan, seharusnya Pj. Bupati lebih memberikan penjelasan.

“Seharusnya Pj. Bupati melihat LSM dan unsur masyarakat lainnya sebagai mitra yang membantu dalam pembangunan dan pengawasan terhadap pemerintah, tapi mungkin pak Pj. Bupati memiliki pandangan berbeda,” kata Budi.

Budi berpendapat, tidak seharusnya Pj. Bupati memandang unsur masyarakat sebagai bagian dari ancaman karena peran mereka dalam mengkritisi kebijakan pemerintah atau mengungkap masalah yang terjadi di kalangan pejabat Pemkab.

“Mungkin ada beberapa alasan mengapa Pj. Bupati atau pejabat pemerintah daerah melihat unsur masyarakat sebagai ancaman, melibatkan ketidaksetujuan terhadap kritik yang dilontarkan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah,” imbuhnya.

“Atau juga keinginan untuk menghindari pengawasan eksternal, atau bahkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan unsur masyarakat,” tambahnya.

Budi menyatakan, seharusnya Pj. Bupati menjelaskan secara tegas siapa yang menjadi ancaman bagi dirinya tersebut untuk menghindari polemik berkelanjutan.

“Penting untuk diingat, LSM dan unsur masyarakat lainnya memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah, melindungi hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” cetusnya.

Terkait hal itu, Budi berpendapat, dialog dan kerja sama konstruktif antara pemerintah daerah dan LSM bisa menjadi langkah yang lebih produktif daripada melihat satu sama lain sebagai ancaman. (***).

banner 336x280

Siapa Yang Jadi Ancaman Bagi Pj. Bupati Garut??

banner 468x60

DINAMIKA – Pernyataan Pj. Bupati Kabupaten Garut H. Barnas Adjidin dalam apel pagi yang berlangsung di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Jalan Pembangunan, Garut, Jawa Barat, Senin (29/01/2024) menuai tanggapan beragam.

Dalam pernyataannya, PJ. Bupati Garut menyebutkan dirinya datang ke Kabupaten Garut banyak ancaman, banyak LSM, dan dirinya merasa tidak takut akan hal itu.

banner 336x280

Salah satu tanggapan datang dari Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Budi Juanda.

Budi yang ditemui di Sekitaran Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Garut, Jawa Barat, mengungkapkan, seharusnya Pj. Bupati lebih memberikan penjelasan.

“Seharusnya Pj. Bupati melihat LSM dan unsur masyarakat lainnya sebagai mitra yang membantu dalam pembangunan dan pengawasan terhadap pemerintah, tapi mungkin pak Pj. Bupati memiliki pandangan berbeda,” kata Budi.

Budi berpendapat, tidak seharusnya Pj. Bupati memandang unsur masyarakat sebagai bagian dari ancaman karena peran mereka dalam mengkritisi kebijakan pemerintah atau mengungkap masalah yang terjadi di kalangan pejabat Pemkab.

“Mungkin ada beberapa alasan mengapa Pj. Bupati atau pejabat pemerintah daerah melihat unsur masyarakat sebagai ancaman, melibatkan ketidaksetujuan terhadap kritik yang dilontarkan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah,” imbuhnya.

“Atau juga keinginan untuk menghindari pengawasan eksternal, atau bahkan adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan unsur masyarakat,” tambahnya.

Budi menyatakan, seharusnya Pj. Bupati menjelaskan secara tegas siapa yang menjadi ancaman bagi dirinya tersebut untuk menghindari polemik berkelanjutan.

“Penting untuk diingat, LSM dan unsur masyarakat lainnya memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah, melindungi hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” cetusnya.

Terkait hal itu, Budi berpendapat, dialog dan kerja sama konstruktif antara pemerintah daerah dan LSM bisa menjadi langkah yang lebih produktif daripada melihat satu sama lain sebagai ancaman. (***).

banner 336x280