Rotasi Mutasi di Pemkab Garut Bupati Dapat di PTUN kan

banner 468x60

DINAMIKA – Menjelang akhir masa jabatannya, Bupati Garut terus melakukan rotasi mutasi besar-besaran di lingkungan Pemerintahannya.

Hal ini dikatakan Pengamat Kebijakan Pubik, Rawink Rantik melalaui sambungan selulernya, banyak masyarakat bertanya maksud dan tujuan dari rotasi mutasi pejabat mulai dari eselon II hingga strata di bawahnya, Sabtu (30/12/2023).

banner 336x280

“Sebagai contoh, rotasi mutasi pada eselon II di mana Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Erna Sugiarti, SE.,MM dirotasi mutasi menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” ungkap Rawink.

Rawink menjabarkan, Pejabat Kepala BPKAD sebelumnya atas nama Drs. Zat Zat Munazat, M.Si., akan memasuki Batas Usia Pensiun pada 1 Januari 2024 mendatang.

Rawink menduga telah terjadi “demosi” pada mekanisme rotasi mutasi pejabat eselon II yang dilantik Bupati Garut pada Jumat (29/12/2023) kemarin.

Pengertian ”demosi” adalah suatu keadaan di mana seorang pejabat mengalami perubahan posisi jabatan.

Perubahan tersebut disertai dengan penurunan jabatan dan tanggung jawab. Secara otomatis, gaji, tunjangan, dan keuntungan lainnya juga akan disesuaikan dengan jabatan barunya

“Ya,, mungkin ini sebuah kekeliruan yang besar dan fatal, pasalnya pejabat Eselon II tersebut (Kepala BPKAD – Red) itu masih aktif dinas hingga tanggal 01 Januari 2024 mendatang,” cetus dia.

Rawink mempertanyatkan posisi Zatzat Munajat yang masih memimpin BPKAD saat itu. Ia menilai adanya dua kepemimpinan yang diciptakan Bupati pada SKPD tersebut.

“Artinya pak Zatzat Munajat yang sempat jadi Kadis DPMPT, Inspektur, PLT Sekda, dan Kepala BPKAD  pada akhir kariernya harus demosi meskipun itu hanya dua hari,” ucap Rawink.

“Ini sungguh menyedihkan, kenapa tidak dilakukan rotasi mutasi di bulan Januari 2024?. Itu mungkin baru benar, artinya beliau berakhir dari karier dan jabatan karena pensiun bukan karena demosi atau pemencatan,” sambungnya.

Rawink berpendapat, bersandar pada UU Nomor 5, Tahun 2014, pasal 87, jika memang tidak ada kesalahan artinya keputusan Bupati Garut yang masih bisa melantik di Bulan Januari 2024  ini bisa di PTUN kan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut. (***).

banner 336x280