Protes SUAKA Soal Pengungsi Rohingya

banner 468x60
Pengungsi Rohingya

DINAMIKA – Asosiasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Hak Pengungsi SUAKA menyuarakan kekecewaan terhadap pernyataan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana S.H. LL.M, tentang pengungsi Rohingya, Senin (27/11/2023).

Hikmahanto Juwana adalah seorang Akademisi dan Peneliti Ilmu Hukum Indonesia. Ia merupakan Guru Besar Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia juga Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani.

banner 336x280

Pernyataan kekecewaan yang disampaikan Suaka atas pendapat Juwana dalam sebuah  wawancara dengan Metro TV pada 20 November 2023, terutama terkait penolakan Pengungsi Rohingya di Aceh.

Baca Juga : Demokrasi di Ambang Krisis

Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Juwana tidak sesuai dengan perspektif HAM dan kemanusiaan, khususnya dalam konteks penolakan terhadap pengungsi Rohingya.

Padahal, pengungsi Rohingya merupakan orang tanpa kewarganegaraan (stateless people)  karena mengalami diskriminasi dan tidak diakui keberadaannya oleh Pemerintah Myanmar.

Oleh karena itu, pengungsi Rohingya merupakan korban kejahatan kemanusiaan dan berhak mendapatkan perlindungan masyarakat internasional.

Baca Juga : Kepala Desa dan Awak Media Bangun Sinergitas Positif

Pertama-tama, SUAKA menyayangkan pernyataan bahwa menampung Rohingya menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Perpres 125/2016) khususnya pada bagian penampungan.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang memandatkan adanya koordinasi penampungan pengungsi antara Rumah Detensi Imigrasi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Baca Juga : Dede Kusdinar : “Strategi Peningkatan IPM Membangun Kesejahteraan Bersama”

Selanjutnya, dipertegas dalam Pasal 26 ayat (1) yang memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menentukan tempat penampungan bagi pengungsi.

Perpres 125/2016 juga menekankan fungsi Organisasi Internasional di bidang kepengungsian dalam membantu Indonesia menangani pengungsi di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa penutupan Organisasi Internasional di Indonesia bukan sebuah jawaban akhir penyelesaian isu pengungsi.

Baca Juga : Ribuan Buruh Tak Jadi Geruduk Kantor Bupati, Ini Sebabnya

SUAKA juga menyayangkan pernyataan yang berkaitan dengan narasi untuk memulangkan pengungsi Rohingya ke negara asal, Myanmar.

Padahal, pengungsi Rohingya tidak bisa kembali ke Myanmar karena ada resiko-resiko fatal.

Dialog-dialog tingkat regional (ASEAN) pun belum berhasil membuahkan kesepakatan tentang skema pemulangan pengungsi Rohingya yang aman ke Myanmar.

Baca Juga : Rakyat Bergerak Gegara Pembangunan Yang Tak Berkeadilan

Kedatangan pengungsi Rohingya di perairan Aceh merupakan bentuk permintaan perlindungan yang spesifik dan masyarakat internasional telah mengenal adanya penerapan prinsip non-refoulement.

Prinsip ini merupakan kebiasaan hukum internasional yang mengikat bagi seluruh subjek hukum.

Non-refoulement juga merupakan bentuk perlindungan HAM bagi setiap manusia untuk terbebas dari segala bentuk penyiksaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.

Baca Juga : Kiat Menulis Yang Baik dan Menarik

Dalam konteks kedatangan kapal pengungsi Rohingya, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyelamatan bagi kapal dalam keadaan darurat pada Pasal 98 ayat (1) Konvensi Hukum Laut/United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Selanjutnya, Pasal 98 ayat (2) UNCLOS juga memberikan kewajiban bagi negara-negara untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di laut khususnya yang berkaitan dengan keamanan kapal.

Sebagai catatan, Indonesia telah menjadi negara peratifikasi UNCLOS yang tertera dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Baca Juga : Di Era ST Burhanuddin, Kejagung Sukses Amankan 629 DPO

Pelaksanaan kewajiban negara berdasarkan UNCLOS dapat menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Indonesia dalam perlindungan HAM dan implementasi kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.(***)

banner 336x280