Kontroversial Video Kampanye Satpol PP

Tanggapan Andri Rahmadani, S.E., dan Budi Rahadian, S.H., M.H.

Berita Terbaru120 Dilihat
banner 468x60

DINAMIKA – Viral Video dukungan terhadap salah satu kandidat Calon Presiden yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut menuai kontroversi dan tanggapan beragam.

Seperti tanggapan Ketua Lembaga Kajian Tim Komite Nasional (LKTKN) Andri Rahmandani, S.E., melalui sambungan selulernya yang mempertanyakan apakah video tersebut mendapat intruksi atau hanya inisiatif saja, Rabu (03/01/2024).

banner 336x280

Sekalipun bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi mereka itu memakai baju dan atribut institusi Satpol PP, saya kita tidak boleh berstatemen mendukung salah satu kandidat Capres, kecuali lagi memakai pakaian bebas,” ujar Andri.

Namun demikian menurut Andri bagi mereka yang ada di dalam video tersebut telah dilakukan sidang kode etik dengan keputusan, seluruh yang terlibat mendapatkan sanksi diskorsing dari tugas tanpa gaji.

“Sanksi terberat diterima oleh sdr. Cecep selama 3 bulan, sedangkan untuk anggota lainnya yang terlibat selama 1 bulan. Apabila dalam masa skorsing para pelaku berbuat hal yang sama, maka akan dilakukan pemutusan Kontrak Kerja,” kata Andri.

Kemudian Andri juga mempertanyakan dasar hukum sanksi skorsing 3 bulan dan 1 bulan tanpa gaji untuk para pelaku dalam video tersebut.

Kalau ASN jelas mengacu kepada UU Pemilu no 7 tahun 2017, pidana penjara 1 tahun atau denda 12.000.000, atau PP no 94, ataupun Perbup tentang Kode Etik, masalahnya mereka ini honorer,” urai Andri.

Melihat hal tersebut Andri berpendapat, untuk kalangan non ASN masih terdapat “Hole of Rules”, artinya sanksi kepada para pelaku tidak jelas dasar hukumnya, kecuali diperjelas dalam kontrak kerjanya.

Sementara tanggapan lainnya dari Pengacara Budi Rahadian, S.H., M. H menyebutkan, yang dimaksud Kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 1 Angka 18 PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

“Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu,” terang Budi melalui pesan singkatnya.

Budi mengatakan, tentunya harus dicek terlebih dahulu, apakah yang melakukan dukungan pada video berdurasi 19 detik tersebut berstatus ASN atau bukan.

“Kalau yang melakukan hal tersebut bukan ASN maka tidak termasuk pihak yang dilarang berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,” kata dia.

“Kecuali kalau terdapat larangan dalam aturan internal lembaga Satpol PP atau aturan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terkait hal tersebut,” tambahnya.

Namun demikian ke dua nara sumber dibatas bersepakat ada hal yang sangat harus diperhatikan dari kelakuan para oknum tersebut, yakni “trust” terhadap Lembaga Penegak Perda ini akan sangat menurun. (***)

banner 336x280