Atas Nama Penyerapan Tenaga Kerja, Pemkab Garut Abaikan Aturan Perundangan

Berita Terbaru118 Dilihat
banner 468x60
Garapp

DINAMIKA – PT. Silver Skyline Indonesia (SSI) yang sudah mulai membangun kawasan pabriknya sebelum menyelesaikan dokumen lingkungan dan dokumen teknisnya, harus disikapi semua pihak.

Baik pemerintah mau pun masyarakat yang berada di sekitar kawasan pabrik tidak boleh abai terhadap regulasi yang penting untuk dipatuhi PT. SSI.

banner 336x280

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Gerakan Rakyat Peduli Pembangunan (Garapp) Zamzam Zainulhaq S.Sos dalam rapat bersama jajaran aktivis yang tergabung dalam Garapp di Sekretariat, Jalan Galumpit, Garut Kota, Garut, Jawa Barat, Senin (04/12/2023).

Baca Juga : Komunitas Awi Cakra Dukung Tumbuh Kembang Budaya dan Kreativitas

“Ketika dokumennya belum terbit, berarti ada hal-hal yang belum dapat disetujui oleh pemerintah pusat selaku pemberi izin,” ujar Zamzam.

Pemerintah Kabupaten Garut selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sebaiknya memberikan pemahaman yang benar kepada pemohon (investor) dan masyarakat tentang pentingnya dokumen perizinan tersebut.

Namun melalui media massa Bupati Garut menyampaikan bahwa kepentingan penyerapan tenaga kerja melebihi kepatuhan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Baca Juga : Erupsi Gunung Marapi, Sebanyak 47 Pendaki Terdampak

“Sehingga cenderung melakukan pembiaran terhadap proses pembangunan yang tidak berizin,” kata Zamzam.

Padahal dokumen tersebut bukan hanya beberapa lembar kertas, melainkan berisi butir-butir kewajiban pemohon (investor) yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum memulai usahanya.

“Seperti kita ketahui bersama, contohnya di daerah Kecamatan Leles misalnya, diduga kajian AMDAL atas beberapa pabrik dan galian tipe C (batuan alam) tidak komprehensif, akhirnya menimbulkan banjir dan kemacetan jalan yg sebelumnya tidak pernah terjadi,” cetusnya.

Baca Juga : Raih Juara Semua Kategori, Kado Terindah di Penghujung Tahun

Contoh dampak sosial misalnya di wilayah Limbangan, diduga maraknya perilaku seks menyimpang dan penyebaran narkoba akibat berubahnya lingkungan santri menjadi wilayah industri.

Investasi penting, sebagai stimulus meningkatnya derajat kehidupan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja dan sirkulasi ekonomi menjadi hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat.

“Akan tetapi, kita harus upayakan untuk tetap menempuh tahapan regulasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga : Windi Citriani Juara 2 Festival Raksukan Sunda Ternyata Punya Talenta Mumpuni

Hukum (regulasi) tidak boleh tunduk kepada kepentingan segelintir orang yang mendorong percepatan pembangunan demi kepentingan dirinya sendiri dan mengorbankan masyarakat.

Setidaknya ada dua aspek penting yang tidak boleh diabaikan oleh pemohon ketika mengajukan perizinan lokasi dan bangunan usaha yang produk hukumnya berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Gedung (SBKBG). (***)

banner 336x280